Apindo Kalsel Dorong Kebijakan Pro Usaha di Tengah Tekanan Ekonomi 2025

Refleksi Pengusaha Kalimantan Selatan Terhadap Tantangan Berusaha 2025

Pengusaha di Kalimantan Selatan, yang tergabung dalam DPP APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), melakukan refleksi dan evaluasi terkait realitas, peluang, serta tantangan berusaha sepanjang tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Alam Sungai Andai, Banjarmasin, pada tanggal 20 Desember 2025. Acara dihadiri oleh puluhan pengusaha dari berbagai sektor seperti jasa, perdagangan, perhotelan, transportasi, perkebunan, perumahan, dan kesehatan. Mereka menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai dunia usaha yang dirasakan sepanjang tahun lalu.

Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa tantangan dalam berusaha semakin berat. Angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah terkesan bagus, namun realitanya jauh dari harapan. Evi, seorang pengusaha perdagangan dan jasa, mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi semakin berat, sementara pemerintah hanya memberikan janji tanpa realisasi. Pengusaha merasa seperti berdiri sendirian dalam menghadapi tantangan ini, meskipun telah berupaya membuka lapangan pekerjaan.

Teguh, pengusaha perhotelan, menilai bahwa data yang disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan pengalaman nyata pengusaha. Pihak yang seharusnya menjadi regulator justru menjadi operator, dan saat situasi sulit, pengusaha sering kali disalahkan. Di sisi lain, SDM yang tersedia tidak cukup terampil atau berkualitas, etos kerjanya rendah, dan tidak disiplin. Aparat Penegah Hukum juga sering kali mengganggu pengusaha dengan mencari-cari kesalahan. Perpajakan juga terkesan kejar target, dengan mudah menuduh pengusaha tidak taat pajak, padahal mereka harus membuktikan kepatuhan.

Henis, pengusaha bidang perkayuan, mengeluhkan perlakuan yang selalu menempatkan pengusaha dalam posisi salah. Ia menyatakan bahwa pengurusan perizinan semakin rumit, meskipun pemerintah menyatakan adanya satu pintu dan sistem OSS. Libur dan cuti bersama juga sangat mengganggu kinerja perusahaan. SDM ketenagakerjaan dinilai lemah, dan pemerintah kurang memperhatikan pelatihan untuk pengembangan SDM yang lebih berkualitas.

Hasan Yuniar, pengusaha perkebunan, berharap kepada APINDO agar mampu memperkuat pengusaha Kalimantan Selatan dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ia menyarankan agar APINDO melihat kedalam dan memperkuat pengusaha melalui berbagai kegiatan. Produksi perkebunan diprediksi akan turun 5-7% pada tahun 2026 hingga 2027 akibat perubahan iklim dan siklus alam.

Suta, pengusaha perumahan dan perhotelan, mengeluhkan bunga bank yang tinggi dibandingkan negara-negara Asia. Bunga bank ini sangat membebani pengusaha dalam mengembangkan usaha. Ia menyarankan agar pemerintah menurunkan bunga bank jika benar-benar ingin membantu pengusaha. Kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah juga berdampak pada kesehatan berusaha, termasuk lambatnya proses anggaran dan pengurangan acara di hotel.

Ferdi, pengusaha muda advertising, berpendapat bahwa sulit bagi pengusaha mencari solusi karena masing-masing fokus pada “kapal” masing-masing. Ia menilai penting untuk menyelamatkan situasi secara bersama-sama. Kurangnya kualitas SDM menyebabkan regulasi yang baik tidak berjalan sebagaimana mestinya. APINDO memiliki peluang untuk menawarkan solusi bersama, bukan hanya bagi usaha individu, tetapi bagi semua pengusaha.

Winardi Sethiono, Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa APINDO akan melakukan advokasi kebijakan agar pemerintah memperhatikan dan mendukung pengusaha. Dalam soal pengupahan, APINDO telah berjuang agar tidak membebani usaha dan menyebabkan PHK. Pengusaha membutuhkan tempat untuk berkomunikasi dan berlindung, sehingga APINDO masih diperlukan sebagai wadah bersama. Melalui pelatihan dan kegiatan, APINDO akan lebih dinamik dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha.

Refleksi ini memberikan beberapa kesimpulan:

1. Tantangan dalam Berusaha
   Banyak tantangan yang dihadapi pengusaha, seperti perlindungan hukum, kemudahan perizinan, akses permodalan, bunga bank yang tinggi, jaringan dan kolaborasi terbatas, serta SDM tenaga kerja yang rendah.

2. Kebijakan Efisiensi
   Kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah memberi pengaruh terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku usaha. Diperlukan kebijakan alternatif untuk mendorong geliat ekonomi.

3. Pertumbuhan Ekonomi
   Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 belum menggembirakan. Pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan pengembangan usaha agar pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan dapat diupayakan bersama.

4. Perubahan Iklim
   Perubahan iklim dan rentannya bencana alam memicu refleksi bahwa usaha ekstraktif yang bertumpu pada ekspor sumber daya alam tidak dapat dipertahankan. Kalimantan Selatan perlu membenahi sektor ekonomi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tweet