Kaleidoskop Properti: Mengungkap Reaktivasi Megaproyek Giant Sea Wall

Tahun 2025: Awal Perjalanan Megaproyek Giant Sea Wall

JAKARTA, Erfa News
Tahun 2025 akan dikenang sebagai titik balik krusial dalam sejarah infrastruktur Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, megaproyek yang telah "terlelap" selama tiga dekade di laci perencanaan nasional, Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa, kembali mencuat menjadi agenda utama penyelamatan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Bukan sekadar proyek mercusuar, Giant Sea Wall dianggap sebagai jawaban eksistensial atas ancaman tenggelamnya Pantura Jawa. Dari Banten hingga Gresik, 50 juta jiwa kini menggantungkan harapan pada benteng beton dan mangrove yang dijanjikan pemerintah. Berikut adalah rangkuman komprehensif perjalanan proyek ini sepanjang tahun 2025.

Reaktivasi Gagasan yang Tertunda 30 Tahun

Awal tahun 2025 dibuka dengan instruksi tegas Presiden Prabowo kepada Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Presiden mengingatkan bahwa gagasan ini sudah ada sejak 1995. Penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta yang mencapai 10-20 cm per tahun di beberapa titik, serta banjir rob yang kian permanen di Semarang dan Demak, membuat pemerintah tidak memiliki kemewahan untuk menunda lagi.

"Proyek ini sangat vital dan sudah masuk Bappenas sejak 1995. Sekarang tidak ada lagi penundaan, kita akan lakukan," tegas Prabowo dalam rapat kabinet terbatas awal tahun.

Pada 12 Juni 2025, dalam penutupan International Conference on Infrastructure di Jakarta, Presiden Prabowo meluncurkan "pancingan" global. Nilai investasi proyek ini divaluasi mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun.

Analisis Pendanaan

Pemerintah menyadari, APBN tidak akan sanggup menanggung beban ini sendirian. Oleh karena itu, skema yang ditawarkan adalah mengundang investor global seperti Belanda, China, dan Korea Selatan yang berpengalaman dalam reklamasi dan tanggul laut. Badan Pengelola Dana Investasi (BPI) Danantara juga disiapkan sebagai penjamin sekaligus penyertaan modal negara untuk memberikan kepercayaan bagi investor asing.

Untuk tahap awal, Jakarta membutuhkan Rp 123 triliun guna membentengi 41 kilometer pesisir Teluk Jakarta. Dana ini tidak hanya untuk dinding beton, tetapi juga penguatan polder dan normalisasi sungai agar air dari hulu tetap bisa mengalir ke laut melalui sistem pompa raksasa.

Agustus 2025: Pembentukan Badan Otorita

Sejarah mencatat tanggal 25 Agustus 2025 sebagai hari lahirnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Pelantikan ini menandai pergeseran dari sekadar wacana menjadi struktur eksekutif yang solid.

Prabowo menunjuk kombinasi tokoh militer, birokrat, dan profesional: * Kepala Badan: Didit Herdiawan Ashaf (Purnawirawan TNI AL & Wamen KP). * Wakil Kepala: Suhajar Diantoro (Birokrasi/Eks Sekjen Kemendagri). * Wakil Kepala: Darwin Trisna Djajawinata (Profesional Keuangan Infrastruktur).

Penunjukan Didit Herdiawan dianalisis sebagai langkah strategis mengingat latar belakangnya di AL, yang memahami dinamika hidrodinamika laut, sementara Suhajar dan Darwin memastikan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan stabilitas finansial proyek.

Perubahan Pendekatan Teknis

Menjelang akhir tahun, narasi proyek mulai bergeser ke arah teknis yang lebih hati-hati. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pernyataan yang menenangkan publik dan pemerhati lingkungan.

AHY menekankan, proyek ini tidak akan dilakukan secara "grasah-grusuh". Pemerintah melakukan studi banding mendalam ke proyek Saemangeum di Korea Selatan dan sistem tanggul di Belanda. Satu poin yang paling penting dan mendapatkan apresiasi adalah perubahan pendekatan dari murni "Hard Engineering" menjadi "Hybrid Engineering".

Beton raksasa akan digunakan pada titik-titik dengan abrasi dan tekanan air laut ekstrem. Sementara nature-based solution berupa penanaman mangrove skala masif dilakukan di sepanjang tanggul sebagai peredam alami dan upaya menjaga keanekaragaman hayati.

"Kami tidak ingin buru-buru... tidak dibayangkan semuanya concrete, tetapi juga dikombinasikan dengan pendekatan lebih alamiah," ujar AHY pada 21 Oktober 2025.

Analisis Ekonomi dan Keamanan Nasional

Secara analitik, tahun 2025 memperlihatkan bahwa Giant Sea Wall bukan hanya soal air, tetapi soal kedaulatan ekonomi. Pantura Jawa menyumbang porsi besar terhadap PDB Nasional melalui kawasan industri di Bekasi, Karawang, Semarang, hingga Surabaya. Jika Pantura tenggelam, ekonomi Indonesia bisa lumpuh.

Oleh karena itu, Peta Jalan Jangka Panjang pun dibuat, dengan rincian: * Fase 1 (8-10 Tahun): Penuntasan Teluk Jakarta dan Semarang. * Fase 2 (15-20 Tahun): Benteng utuh dari Banten hingga Jawa Timur sepanjang 500 kilometer.

Presiden Prabowo secara realistis menyatakan bahwa dirinya mungkin hanya akan menjadi "peletak batu pertama" dan tidak akan melihat proyek ini selesai di masa jabatannya. Namun, bagi Prabowo, memulai adalah kewajiban sejarah.

Reaktivasi rencana pembangunan Giant Sea Wall tahun 2025 ditutup dengan optimisme yang terukur. Melalui pembentukan Badan Otorita, undangan terbuka bagi investor swasta, dan komitmen pada solusi berbasis alam, pemerintah telah meletakkan fondasi bagi proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Giant Sea Wall kini bukan lagi sekadar impian 30 tahun lalu, melainkan sebuah kontrak antara pemerintah saat ini dengan masa depan 50 juta warga Pantura.

Tahun 2026 akan menjadi ujian pertama bagi Badan Otorita untuk membuktikan bahwa groundbreaking awal benar-benar membawa perubahan nyata bagi pesisir utara.