Kecepatan internet 100 Mbps sulit tercapai di pedesaan, operator tetap realistis

Erfa News,JAKARTA — Rencana pemerintah dalam meningkatkan kecepatan rata-ratainternetnasional hingga 100 Mbps dianggap sulit tercapai, terutama di daerah pedesaan. Bahkan, kecepatan internet 60 Mbps, ambang batas paling rendah yang ditetapkan tahun ini, hanya mampu terwujud diperkotaan.

Kepala Kelompok Hubungan Regulasi dan Pemerintah PTXLSMARTTelecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Alvin Aslam menyampaikan bahwa kecepatan broadband seluler yang dirasakan oleh pelanggan di kawasan perkotaan saat ini biasanya berada dalam kisaran puluhan Mbps dan pada kondisi tertentu mendekati atau bahkan melebihi target nasional sebesar 60 Mbps. Namun, untuk wilayah luar perkotaan angka 60 Mbps masih sulit dicapai.

"Di luar kota, kecepatan masih berbeda-beda dan secara relatif lebih rendah," ujar Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, tujuan peningkatan kecepatan tidak hanya terkait dengan angka Mbps, tetapi juga melibatkan kelancaran dan ketahanan layanan.

Alvin menegaskan bahwa operator pada dasarnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di area yang memiliki infrastruktur yang memadai. Setelah integrasi, XLSMART terus melanjutkan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Pengembangan jaringan dilakukan dengan memperbarui perangkat 4G yang sudah ada dan menerapkan teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas penggunaan serat optik di lokasi-lokasi yang sudah ada guna memperkuat kemampuan dan kualitas jaringan. Upaya ini didukung dengan pemanfaatan spektrum secara maksimal serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) agar mampu mendukung kinerja layanan yang lebih stabil.

Namun, Alvin mengungkapkan bahwa masih ada beberapa tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk meningkatkan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di daerah dengan lalu lintas yang belum tinggi.

“Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan kebijakan, kerja sama, serta dukungan dari berbagai pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pengembangan, peninjauan biaya regulasi, kemudahan izin, dan persaingan yang sehat di lingkungan digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan mutu layanan,” ujarnya.

Selanjutnya, target peningkatan kualitas koneksi internet tersebut terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2025–2029. Pemerintah menetapkan kecepatan rata-rata layanan broadband seluler mencapai 60 Mbps pada 2026, naik dari 50 Mbps di 2025. Target kemudian dinaikkan menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menetapkan tujuan untuk memperluas cakupan layanan broadband mobile minimal 4G/LTE hingga mencapai 97,50% dari seluruh wilayah permukiman pada tahun 2026. Target ini lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 sebesar 97,30% dan pencapaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan layanan broadband bergerak diharapkan mencapai 97,75% pada tahun 2027, naik menjadi 97,90% pada tahun 2028, serta mencapai 98% pada tahun 2029.

Dari segi aksesibilitas, Komdigi menetapkan rasio harga layanan jaringan broadband terhadap pendapatan per kapita sebesar 4% pada tahun 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase area permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami kekosongan sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi berencana membentuk satu kota dengan konsep gigacity pada tahun 2026, serta menambahkan 29 kabupaten/kota yang memiliki status gigacity pada tahun berikutnya.

Sementara itu, PT IndosatTbk. menilai pencapaian target peningkatan kecepatan broadband mobile nasional sebesar 60 Mbps pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendukung, khususnya ketersediaan spektrum yang cukup serta kebijakan harga spektrum yang murah dan berkelanjutan.

Kepala Hukum dan Regulasi Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, menyatakan bahwa aspek tersebut berlaku baik untuk spektrum yang saat ini sudah digunakan maupun spektrum baru yang akan diperkenalkan di masa depan.

"Juga dilengkapi dengan kemudahan izin dan kebijakan lain yang mendukung kelangsungan investasi jaringan serta layanan telekomunikasi," ujar Reski kepada Bisnis.

Dari segi kesiapan infrastruktur, Reski mengatakan bahwa Indosat terus memperkuat kemampuan jaringannya dengan memperluas stasiun transceiver dasar (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai daerah.

Secara umum, Indosat mendukung arah kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional.

Indosat menganggap kebijakan tersebut sebagai tindakan yang positif dalam mendorong kesetaraan akses digital serta memastikan kualitas koneksi yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Berdasarkan pendapat Reski, peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memainkan peran penting dalam mendukung proses transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan yang memerlukan koneksi yang stabil, kapasitas besar, serta latensi rendah.

"Oleh karena itu, fokus pada kestabilan layanan dan kesetaraan kualitas akses sama pentingnya dengan pencapaian target kecepatan nasional," katanya.

Selanjutnya, Reski menekankan bahwa pencapaian target broadband nasional merupakan prioritas bersama yang membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor industri.

"Dengan kerangka regulasi yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan kelangsungan sektor industri, sehingga pemerataan kualitas layanan bisa tercapai secara berkelanjutan," katanya.

Ahli Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan bahwa cakupan jaringan saat ini masih menghadapi kendala terkait pendanaan dan distribusi yang tidak merata.

Menurutnya, mengejar target 97,5% membutuhkan peningkatan pengeluaran modal operator serta insentif khusus bagi daerah 3T.

"Untuk mencapai 97,5% tentu diperlukan peningkatan pengeluaran modal operator seluler serta insentif bagi daerah 3T," ujar Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah 3T yang berdampak pada perluasan jaringan harus didukung dengan skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pengembangan jaringan yang mendukung visi Asta Cita serta didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga harus diimbangi dengan bantuan pemerintah agar beban regulasi tetap sebanding.

Ian juga menekankan perlunya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya dalam hal penggunaan serat optik dan pengembangan backbone secara menyeluruh serta terencana, serta mempermudah proses pembangunan di lapangan yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai bahwa target Komdigi untuk mendekati kesetaraan cakupan 4G di seluruh negeri secara teknis tergolong mudah diraih. Namun, ia memperingatkan agar regulator tidak hanya memperhatikan angka penyebaran wilayah saja.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru berada pada mutu layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Ia menekankan perlunya menetapkan standar layanan minimum agar perkembangan jangkauan tidak hanya berhenti pada pencapaian angka semata.

"Perlu diingat oleh regulator bahwa jika hanya untuk menunjukkan sebaran wilayah, tanpa adanya standar layanan yang minimum, maka tujuan akan sia-sia," ujar Kamilov.

Tweet