Bahaya WFH dan kerja fleksibel yang memicu kelelahan mental

Tantangan dan Dilema dalam Model Kerja Jarak Jauh

Praktik bekerja dari rumah (work-from-home atau WFH) awalnya dianggap sebagai solusi yang menawarkan fleksibilitas. Namun, kini banyak pekerja mengalami kelelahan berlebihan atau burnout akibat tekanan untuk terus-menerus membuktikan bahwa mereka sedang bekerja. Hal ini memicu perlu adanya regulasi yang lebih jelas untuk menciptakan ekosistem kerja jarak jauh yang sehat.

Tren kerja jarak jauh telah mengubah cara bekerja secara permanen di seluruh dunia. Awalnya muncul pada 2020 akibat pandemi, model ini memaksa seluruh dunia beradaptasi dengan metode kerja baru. Sebelumnya, hanya sekitar 3% karyawan global yang bekerja terutama dari rumah. Pada awalnya, WFH dianggap memberi fleksibilitas waktu, tetapi kini realitasnya berbeda. Banyak pekerja merasa lebih tertekan karena tekanan untuk terus terlihat sibuk.

Laporan ILO tahun 2021 menyebutkan adanya peningkatan jam kerja, burnout, dan kesulitan memisahkan waktu kerja dan pribadi. Studi kualitatif kami terhadap 10 pekerja jarak jauh dan 10 pimpinan perusahaan di Indonesia menemukan dinamika sosial-psikologis unik. Kelelahan mereka tidak berasal dari tumpukan pekerjaan, melainkan dari tuntutan untuk terus-menerus membuktikan bahwa mereka bekerja.

Kecemasan Manajer dan Beban Pekerja

Dari diskusi kelompok fokus (FGD), kami temukan bahwa manajer cemas karena kehilangan mekanisme pengawasan langsung. Mereka khawatir komunikasi akan mandek dan produktivitas tim sulit terlihat. Untuk mengatasi hal ini, manajer sering kali menerapkan pengawasan digital yang berlebihan. Ini menambah beban bagi pekerja.

Salah satu responden mengatakan bahwa ia justru lebih tertekan saat bekerja dari rumah. Ia harus menghabiskan waktu menyempurnakan laporan harian yang berisi rincian aktivitas per jam. Kondisi ini disebut sebagai "visibilitas performatif", yaitu beban psikologis untuk "tampil sibuk" di hadapan atasan.

Beban Tersembunyi dalam Koordinasi

Beban ini sering diperparah oleh apa yang disebut "pajak koordinasi". Dalam konteks kerja jarak jauh, pajak ini mengacu pada biaya tersembunyi dalam bentuk waktu, upaya, atau produktivitas. Contohnya adalah rapat yang tidak perlu. Meski dianggap penting untuk menjaga koordinasi, faktanya hanya untuk merespons kecemasan manajer akan produktivitas yang tak terlihat.

Fleksibilitas Tanpa Aturan Jelas

Jika kita hubungkan hasil studi ini dengan kebijakan publik di Indonesia, terlihat bahwa burnout diperparah oleh "perangkap fleksibilitas" yang diciptakan oleh regulasi seperti UU Cipta Kerja. Aturan ini memberi payung hukum untuk fleksibilitas tanpa perlindungan yang cukup. Akibatnya, karyawan merasa perlu aktif bekerja 24 jam, tanpa ada pasal yang melindungi kesejahteraan mental dan fisik mereka.

Hak untuk Tidak Terhubung

Situasi WFH di Indonesia sangat kontras dengan negara-negara maju yang telah memberlakukan "hak untuk tidak terhubung" secara hukum. Misalnya, Australia mengesahkan regulasi pada 2024 yang memberi pekerja hak untuk menolak memonitor atau merespons kontak dari atasan di luar jam kerja. Portugal melarang pengusaha menghubungi pekerja di luar jam kerja, kecuali keadaan darurat. Spanyol juga mencantumkan hak pekerja untuk terputus secara digital.

Jalan Keluar dari Siklus Burnout

Untuk membuat janji fleksibilitas WFH benar-benar terwujud, diperlukan pergeseran dari kontrol menjadi kepercayaan. Di level pembuat kebijakan, pemerintah perlu membuat pedoman khusus tentang kerja jarak jauh, termasuk standar minimum kesehatan dan keselamatan kerja serta jam kerja. Di level perusahaan, kebijakan "hak untuk tidak terhubung" dapat diterapkan. Kebijakan ini melindungi pekerja dari burnout dan meredakan kekhawatiran perusahaan akan target yang tidak tercapai.

Solusi Praktis untuk Ekosistem Kerja Jarak Jauh

Selain itu, perusahaan perlu menerapkan desain kerja berbasis output dan melakukan sosialisasi kebijakan ini. Dengan menerapkan "jam tenang" di luar jam 18.00-08.00, perusahaan justru akan mendapatkan tenaga kerja yang lebih fokus dan produktif.

Peran Pemerintah dalam Regulasi Kerja Jarak Jauh

Pemerintah harus segera beralih dari mindset "darurat pandemi" dengan mendefinisikan ulang kerja jarak jauh. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan pekerja. Dengan demikian, model kerja jarak jauh bisa benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan beban berlebihan.