Opini: Infrastruktur PUPR Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Peran PUPR dalam Membangun Nusa Tenggara Timur Menuju Indonesia Emas 2045

Sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam periode pembangunan 2025–2029, pemerintah melakukan restrukturisasi kelembagaan untuk memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur. Salah satu perubahan strategis adalah penetapan kembali Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai kementerian tersendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.

Provinsi NTT terdiri dari tiga kepulauan besar, yaitu Kepulauan Flores—Lembata—Alor, Kepulauan Timor—Rote Ndao, serta Kepulauan Sumba—Sabu Raijua. Arah kebijakan RTRWN bagi Provinsi NTT mencakup penguatan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pelestarian kawasan lindung. Rencana penguatan sektor tersebut juga didukung dengan pengembangan konektivitas antar pusat kegiatan dan pengembangan simpul transportasi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal ini, konsep pengembangan infrastruktur harus berbasis kearifan lokal (local wisdom) dan mempunyai ciri provinsi kepulauan yang menyatu. Tantangan pemanfaatan infrastruktur PUPR di NTT menunjukkan bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup untuk mendorong transformasi pembangunan. Selain membangun, diperlukan strategi penguatan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi wilayah.

Untuk memastikan bahwa infrastruktur PUPR yang telah dibangun dapat memberikan manfaat optimal, diperlukan serangkaian upaya strategis yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan dan keberlanjutan layanan. Upaya tersebut mencakup peningkatan konektivitas antar-infrastruktur, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sarana, serta pemeliharaan yang terencana dan berkala.

Strategi Optimalisasi Infrastruktur PUPR di NTT

Pertama, salah satu strategi utama dalam optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR di NTT adalah memperkuat keterpaduan (integration) dan sinkronisasi (synchronization) pembangunan infrastruktur melalui pendekatan pengembangan wilayah (regional development approach). Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan harus dirancang berdasarkan karakteristik ruang, potensi ekonomi, sosial budaya, serta kearifan lokal yang melekat pada wilayah tersebut.

Kedua, peningkatan kualitas layanan infrastruktur PUPR di NTT perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu lokus pembangunan nasional. Infrastruktur PUPR memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air dan pangan. Ketahanan pangan di wilayah kepulauan seperti NTT sangat bergantung pada keandalan infrastruktur, terutama pada sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, irigasi, penataan ruang kawasan pertanian, dan infrastruktur pendukung logistik pangan.

Ketiga, penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Keempat, pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR di NTT tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kolaborasi multipihak. Kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah berfungsi sebagai pengungkit untuk mempercepat pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur, membuka akses terhadap pasar baru, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok barang dan jasa.

Kelima, inovasi dan adaptasi merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur PUPR, terutama di wilayah yang memiliki karakter geografis dan kerentanan tinggi terhadap bencana seperti NTT. Pembangunan infrastruktur perlu dirancang dan dikelola dengan pendekatan yang fleksibel, responsif, serta berbasis pada kearifan lokal yang telah teruji dalam menghadapi kondisi lingkungan ekstrem.

Keenam, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Infrastruktur yang berkualitas sangat ditopang oleh kapasitas, kompetensi, dan integritas para pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, penguatan SDM di NTT menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemeliharaan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntable.

Momentum Hari Bakti PU yang Ke-80

Dalam momentum peringatan Hari Bakti PU yang ke-80, kita diajak untuk kembali menegaskan komitmen bersama dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hari bersejarah ini menjadi refleksi bahwa tugas dan tanggung jawab sektor Pekerjaan Umum bukan sekadar pembangunan konstruksi, tetapi juga menghadirkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi daerah yang dilayaninya.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan infrastruktur di NTT harus berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Orientasi ini perlu dimulai sejak tahap perencanaan, dilanjutkan pada proses pelaksanaan, hingga pengelolaan berbagai sektor infrastruktur, termasuk sumber daya air, jalan, perumahan dan permukiman, sanitasi, dan kawasan strategis lainnya.

Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ayo bangun NTT!

Tweet