Zulkarnaen SKM Yakin Tidak Ada Warga Miskin Kehilangan Bantuan, PKH Mandiri Diluncurkan Tahun Depan

Pemko Medan Akan Luncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Mandiri

Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai tahun depan akan meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Mandiri. Program ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun Kementerian Sosial (Kemensos). Anggarannya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM, menyampaikan bahwa PKH Medan Mandiri diharapkan dapat menjadi solusi bagi warga yang selama ini tidak mendapatkan bantuan PKH. “PKH Medan Mandiri ini akan menjadi solusi dari keterbatasan kuota yang terjadi selama ini,” ujarnya saat menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Asrama, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sabtu (20/12).

Zulkarnaen menjelaskan bahwa proses penerimaan PKH Medan Mandiri akan lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya. “Tidak ada lagi pendataan yang dilakukan oleh kepling atau Muskel (Musyawarah Kelurahan). Cukup warga tersebut mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan. Setelah itu serahkan ke masing-masing wakil rakyat, kami (Anggota DPRD Medan) yang akan menyerahkannya langsung ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan tidak kunjung mendapatkan PKH. Padahal, warga-warga tersebut benar-benar tidak mampu secara finansial dan sangat layak mendapatkan bantuan. Selain itu, beberapa warga juga mengeluhkan berbagai masalah seperti jalan gang yang tidak pernah diaspal, hingga buruknya kondisi jalan dari simpang Tanjung Mulia ke Kayu Putih.

“Disitu jalan rusak, tetapi yang lewat truk-truk besar. Bising pak, kami takut truknya terbalik dan mencelakai orang,” kata Juniati.

Sementara itu, Tari, salah seorang warga lainnya, menanyakan program bantuan pendidikan dari Pemko Medan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM, menegaskan bahwa DPRD Medan telah menganggarkan bantuan siswa miskin untuk siswa tidak mampu. “Saya minta mulai hari ini tolong di data siswa tidak mampu di Kota Medan, bantuan pendidikan itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.

Perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan mengatakan bahwa Jalan Kayu Putih dan Alumunium Raya sudah sering direhab. Namun, karena banyaknya truk yang lewat, pembetonan sulit dilakukan. “Tetapi kalau memang arus lalulintas bisa dialihkan, maka akan kita lakukan pembetonan,” tutupnya.

Pelayanan Puskesmas Buruk

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk terus membenahi pelayanannya di tingkat puskesmas. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak warga yang mengeluhkan buruknya pelayanan di puskesmas.

Hal itu diungkapkan saat menggelar kegiatan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Pimpinan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Minggu (21/12). “Pemko Medan menganggarkan APBD hingga ratusan miliar setiap tahunnya untuk masalah kesehatan, tetapi masih banyak warga yang mengeluh tidak dilayani dengan baik di puskesmas,” tegas Zulkarnaen.

Masalah kesehatan merupakan salah satu fokus penting Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap. “Karena itulah ada yang namanya program UHC Premium. Kota Medan sudah UHC, jangan lagi ada puskesmas yang tidak melayani masyarakat dengan baik,” ujar Zulkarnaen.

Salah seorang warga mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Sentosa Baru. Warga menyebutkan, petugas di puskesmas tersebut tidak bersikap ramah, bahkan terkesan ketus kepada masyarakat yang datang untuk berobat. “Kita datang berobat ke puskesmas, pelayanannya nggak ramah pak. Ngomongnya ketus-ketus pak, kayak malas orang itu melayani kiya masyarakat ini,” keluh salah seorang warga.

Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr Hari Putra Dermawan, memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan stafnya. Dr Hari Putra berjanji, dirinya akan segera membenahi para SDM di Puskesmas Sentosa Baru. “Saya minta maaf apabila ada pelayanan kami yang tidak berkenan. Sebenarnya saya sudah sering memberikan arahan kepada anggota saya di puskesmas agar melayani masyarakat dengan baik, tetapi mungkin masih ada satu atau dua orang yang belum menjalankannya. Ini akan jadi bahan evaluasi,” jawabnya.

Masalah Bansos dan Infrastruktur

Pada kegiatan Reses yang digelar Zulkarnaen S.K.M itu, sejumlah masyarakat tidak mampu juga mengeluh tidak mendapatkan bantuan sosial. “Saya warga tidak mampu, tapi tidak pernah dapat bantuan. Asyik di data aja, tapi tidak pernah dapat bantuannya. Banyak kami disini yang susah, tapi banyak yang nggak dapat bantuan. Tiba ada warga yang lebih mampu, malah dapat,” keluh salah seorang warga, Ibu Ida.

Menjawab keluhan itu, perwakilan Dinas Sosial sekaligus Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede, mengatakan saat ini pemerintah terus membenahi pendataan penerima bansos di Kota Medan. Nantinya, akan ada graduasi terhadap masyarakat yang dinilai telah mampu atau tidak lagi layak mendapatkan bantuan.

“Pendataan akan terus diperbaharui, graduasi juga terus dilakukan kepada masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan untuk dialihkan kepada masyarakat yang lebih layak,” jawabnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah warga juga mengeluhkan berbagai persoalan seperti rusaknya jalan, buruknya sistem drainase, banyaknya LPJU yang mati di lingkungan tempat tinggal warga, bansos khusus lansia, dan berbagai persoalan lainnya.

Menanggapi hal itu, Zulkarnaen meminta masing-masing perwakilan OPD yang hadir pada kegiatan reses itu untuk menjawab keluhan masyarakat. Tak hanya itu, Zulkarnaen juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh keluhan warga dengan menyampaikan aspirasi tersebut ke masing-masing Pimpinan OPD.

“Semua aspirasi ini juga akan disampaikan secara langsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemko Medan,” pungkasnya.

Tweet